Bong Wardi,......

Nama lengkapnya Suwardi, kelahiran Kelarik. Salah satu dari sedikit orang asli Natuna yang berhasil di dunia bisnis, namun tetap rendah hati. Terus terang keputusannya untuk terjun ke dunia politik sebagai bakal calon wakil bupati Natuna mendampingi Bong Taw membuat saya kaget.

Kaget karena sepengetahuan saya Bong Wardi selama ini selalu menghindar dari panggung politik. Sebagai pengusaha selama ini kabar yang beredar beliau lebih suka memberikan “bantuan” diam-diam kepada para Gharimun Kabir yang sangat bernafsu untuk berkuasa di Natuna. Lalu dengan mudah ditebak jika gharimun khabir tadi terpilih maka agenda menguras habis APBD Natuna akan dijalankan. Selain untuk menutup hutang-hutang yang sudah ada, tentunya sang gharimun khabir akan mengedepankan kebijakan yang menguntungkan diri sendiri, keluarga dan “friends in crime”-nya.

Lalu apa itu Gharimun Kabir ?

Istilah tersebut saya pinjam dari Bapak Dr.Muhammad Syafi’i Antonio, M.Ec dalam bukunya yang berjudul Muhammad SAW The Super Leader Super Manager. Berikut cuplikan dari buku tersebut :

Kebocoran ini semakin menjadi-jadi ketika sistem Otonomi Daerah (Otda) belum bisa difahami dan dilaksanakan dengan jiwa dewasa dan penuh tanggung jawab. Sebagai contoh, untuk menjadi seorang kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota ) di Pulau Jawa atau daerah-daerah tertentu di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, dibutuhkan biaya kampanye minimal 7 sampai dengan 15 Milyar Rupiah.

Ketika calon bupati meminjam dari beberapa pengusaha dan teman-temannya, ia akan langsung menjadi penghutang besar ( Gharimun Kabir ) yang harus dibayar selama masa pemerintahnnya. Disinilah ia akan memulai tugas utama sebagai bupati dengan program “balik modal”.

Program “balik modal” ini jelas tidak bisa diharapkan dari gaji struktural karena take-home payment resmi para pejabat itu tidak lebih dari Rp.15 juta s/d Rp.20 juta per bulan. Mungkin jika ditambahkan berbagai tunjangan resmi mencapai Rp.50 juta s/d Rp.100 juta. Jikalau Rp.50 juta dikalikan dengan 60 bulan masa jabatan maka total pendapatan resmi dan halal upati hanya Rp.3 Milyar.

Darimana ia harus menutupi sisanya ? Jawabannya yaitu dengan menitipkan persentase tertentu dari APBD kepada kontraktor. Setiap kontraktor yang ikut tender harus siap untuk setor 5, 10 hingga 20 persen jika ingin menang. Demikian juga pimpinan daerah akan mendapatkan tambahan income saat bendaharawan Pemerintah daerah ( Pemda ) melakukan pembayaran ke kontraktor. Pimpinan Pemda juga masih akan mendapatkan tambahan income non halal dari setiap perizinan dan konsesi penambangan dan investasi yang dilakukan di wilayahnya.

Alhamdulillah sebagian besar dari bupati dan pimpinan daerah tersebut beragama Islam. Mereka shalat, puasa Ramadhan bahkan hampir semua sudah menunaikan ibadah haji dan umrah. Saya yakin dari waktu ke waktu mereka juga membaca shalawat kepada Rasulullah SAW. Yang tidak kita ketahui apakah Rasulullah SAW tersenyum atau menagis sedih ketika shalawat dikumandangkan tetapi kesejahteraan umatnya diinjak-injak,..........(halaman 4).

Dalam kasus Natuna, APBD nya semakin rentan karena disinyalir DPRD ikut-ikutan menguras habis dengan mengesahkan kebijakan yang menipu rakyat. Mark up harga tanah adalah kasus yang sangat mudah untuk ditemukan. Saya kira masyarakat Natuna perlu untuk mempertanyakan kembali masalah pembebasan lahan untuk asrama mahasiswa di Jogjakarta dan Pontianak.

Dan setidaknya Bong Wardi bukanlah Gharimun Kabir,....... ini adalah modal awal yang kuat untuk membenahi Natuna,.......